Pencabutan Sertifikat Digital eFaktur

Sertifikat digital dapat habis masa berlakunya sejak 2 tahun dari tanggal diberikan oleh Direktorat Jenderl Pajak (DJP), namun demikian sertifikat digital juga dapat dicabut secara jabatan bila Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melaporkan SPT Masa PPN selama 3 (tiga) masa berturut-turut Ketentuan ini ada dalam PER-28/PJ/2015 tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Berikut […]

Read more

Update EFaktur versi 2.1

Berikut adalah link download Efaktur versi 2.1 untuk Windows <> Windows 32bit : http://bit.do/EFaktur32 <> Windows 64bit : http://bit.do/EFaktur64   Patch Update Θ <> Patch Win 32bit : http://bit.do/EFwin32 <> Patch Win 64bit: http://bit.do/EFwin64   Source link DJP ada di : https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi   Penyempurnaan aplikasi e-Faktur ini memperbaiki beberapa kekurangan pada versi sebelumnya, termasuk : […]

Read more

Update EFaktur versi 2.0

Silahkan unduh installer-nya di sini: https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi Cara Install : Buka folder baru untuk tempat meng-install efaktur v2.0 (abaikan folder efaktur  v.1.0.0.46); Setelah ter-install (jangan dibuka dulu), kemudian copy db efaktur v1.0.0.0.46 dan paste-kan di folder V2.0; Setelah itu klik ETaxInvoiceUpd (application), dan komputer akan memproses db lama menjadi db v.0 Setelah proses update db selesai, […]

Read more

FAQ eFAKTUR versi 2.0

FAQ E-FAKTUR V.2.0 Kode Error Faktur Versi 2.0 ETAX-API-00003: Upload faktur corrupt, ulang kembali Penyebab: Tanggal faktur lebih kecil dari tanggal pemberian NSFP ETAX-20011: Could not open hibernate session ETAXSERVICE-40008: Service error. Lakukan upload ulang. Could not send message Penyebab: Koneksi ke DJP terputus saat proses uplod Solusi: Start uploader ulang dan upload ulang ETAXSERVICE-30004: […]

Read more

Pemeriksaan Pajak

Seminar: TAX MANAGEMENT AND PREPARATION FOR CONCURRENT AND SYSTEMATIC TAX AUDIT ASHLEY Hotel Jakarta, 19 April 2018 Materi dapat diunduh klik disini   Berikut adalah Dasar hukum pemeriksaan pajak: UU KUP No.28/2007 “Direktur Jenderal Pajak Berwenang Melakukan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dan Untuk Tujuan Lain Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan” […]

Read more

Sumbangan dalam Pajak

Dasar Hukum Sumbangan: Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, m  UU PPh No.36/2008 Peraturan Pemerintah No.93/2010 PMK-76/PMK.03/2014 Sumbangan yang diperbolehkan secara Fiskal: sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; biaya pembangunan […]

Read more

QA: Harga yang digunakan untuk menghitung PPh FINAL Tanah /Bangunan

Pertanyaan: Perusahaan pengembang apartemen (Developer) bermaksud untuk menyetorkan PPh Final atas Tanah dan/atau Bangunan, harga apakah yang dipakai? Apakah: Harga Jual? Harga Pasar? ataukah harga sesuai NJOP? Jawaban: Berdasarkan PP 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA […]

Read more

Pajak Penghasilan atas Tanah dan/atau BANGUNAN

Dasar hukum untuk menghitung Pajak Penghasilan Final atas Tanah Bangunan adalah: PP Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya berikut tabel untuk memudahkan : dan kutipan dari PP 34/2016 tersebut diatas : Pasal 6 Dikecualikan […]

Read more